Opini kritis : Abah yanto
InvestigasiMabes.com | Banyuwangi – Alih fungsi lahan perkebunan di Banyuwangi kembali menjadi sorotan. Setelah Komisi IV DPRD Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Januari lalu, kini muncul pertanyaan besar: apakah dalam sidak tersebut terdapat penggunaan anggaran negara? Jika iya, maka harus ada bentuk pertanggungjawaban yang jelas, baik dalam bentuk rekomendasi maupun tindak lanjut nyata dari hasil sidak tersebut.
Tak hanya itu, setelah sidak, Komisi IV juga menggelar hearing terkait alih fungsi lahan. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah ada notulen resmi atau hasil rekomendasi konkret dari hearing tersebut? Sebab, jika anggaran negara digunakan untuk kegiatan ini, maka wajib ada laporan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Jika tidak, wajar saja muncul dugaan adanya kepentingan tertentu di balik pergerakan ini.
Sejak tahun 2021 dan 2022, eksekutif dan legislatif, baik Bupati maupun DPRD, sudah mengetahui adanya alih fungsi lahan perkebunan yang berdampak pada banjir di Banyuwangi Kota. Lalu, mengapa baru sekarang hal ini kembali digoreng di ruang publik? Apakah karena ada “setoran” yang kurang, sehingga masalah ini kembali dipanaskan? Atau justru benar-benar ada niat serius untuk menyelesaikan persoalan ini?
Jika DPRD Banyuwangi memang sungguh-sungguh ingin menindaklanjuti masalah alih fungsi lahan, maka seharusnya sudah ada hasil nyata dari sidak Komisi IV yang sebelumnya ramai diberitakan. Anehnya, sekarang justru muncul giliran Komisi II yang berencana turun sidak lagi. Apakah ini bagian dari upaya saling lempar tanggung jawab, atau sekadar pertunjukan politik untuk pencitraan semata?
Publik berhak tahu, bukan hanya disajikan drama sidak tanpa kejelasan. Jika memang ada hasil, tunjukkan! Jika tidak, maka patut dipertanyakan, apakah ada “deal-deal” tertentu di balik ini semua? Jangan sampai sidak hanya menjadi panggung politik tanpa solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak. (Red)
