Investigasimabes.com l Pekanbaru — Dalam suasana yang terasa lebih sebagai refleksi daripada selebrasi, Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Riau, Senin (14/4/2025), Gubri Wahid tak menampik bahwa capaian pembangunan masih jauh dari harapan.
Meski menyampaikan apresiasi atas perhatian seluruh fraksi, nuansa pesimis mewarnai penekanan Wahid terhadap berbagai tantangan yang masih membayangi jalannya pemerintahan. Ia mengakui bahwa masukan fraksi mencerminkan beban besar yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan publik.
“Terkait pendapatan daerah, kami masih menghadapi tantangan berat dalam mengoptimalkan PAD. Upaya inovasi OPD belum sepenuhnya menunjukkan hasil signifikan,” ujarnya, sembari menyiratkan bahwa kondisi fiskal daerah masih bergantung pada pola lama yang belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Wahid tak memungkiri bahwa masih terjadi tumpang tindih perencanaan, lemahnya pengawasan, hingga keterlambatan pelaksanaan program. “Kami berkomitmen memperbaiki, tapi itu tidak mudah. Banyak pembenahan yang belum tuntas,” ucapnya dengan nada hati-hati.
Soal sinergi antarwilayah, Gubri mengakui bahwa integrasi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota masih sering bersifat sektoral dan tidak sinkron. Ketimpangan pembangunan pun masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat.
Walau capaian kepesertaan JKN disebut mendekati 99 persen, Wahid mengingatkan bahwa angka tersebut belum menjawab persoalan mendasar soal kualitas layanan kesehatan yang masih timpang antara daerah perkotaan dan pedesaan.
“Jangan sampai kita hanya puas dengan angka. Kita masih harus bekerja keras untuk memastikan pelayanan kesehatan benar-benar bisa dirasakan secara merata,” ujarnya, mengisyaratkan kekhawatiran terhadap ketimpangan yang terus membayangi.
Begitu pula dengan sektor pangan dan infrastruktur. Program “Riau Bergerak Tanam Padi” menurutnya masih perlu banyak evaluasi karena belum mampu mendongkrak produksi secara signifikan. Sementara penanganan infrastruktur seperti jembatan Sei Rokan Kiri baru memasuki tahap awal perencanaan, jauh dari kata rampung.
Menutup pernyataannya, Wahid menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi akan dijadikan bahan koreksi. Namun ia pun tak bisa menyembunyikan kekhawatiran bahwa tanpa perubahan signifikan dalam sistem dan semangat kerja, catatan-catatan DPRD bisa kembali menjadi rutinitas tanpa tindak lanjut.
“Kita harus jujur, banyak hal yang masih belum berjalan. Jika ini terus berulang, maka catatan dari DPRD hanya akan menjadi formalitas tahunan,” tandasnya. (Red).
