InvestigasiMabes.com l Palangka Raya — Tanggapan atas adanya perintah penertiban tambang rakyat wilayah hampalit kabupaten katingan dan wilayah sepang kecamatan Gunung Mas Kembali muncul.
Kali ini tanggapan tersebut datang dari Pimpinan Daerah Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (DPD-LAMI) Kalimantan Tengah.
Ketua DPD LAMI Kalimantan Tengah, Marliansyah mengaku pihaknya turut terkejut atas rencana penindakan yang mendadak tersebut, sehingga dirinya berharap agar pihak DLH Kalteng tidak serta merta tergesa-gesa.
“Kami merasa terkejut, semoga saja DLH Kalteng tidak tergesa-gesa dalam melakukan penindakan” ungkapnya.
Menurut Marliansyah, praktik ini sesungguhnya sudah lama berjalan, akan tetapi hal ini seolah-olah seperti masalah baru yang harus segera ditangani secara ekstrim.
“Jangan bertindak ekstrim, lakukan kajian mendalam terlebih dahulu, yang terpenting tolong dipilah antara pemain besar atau pebisnis yang memainkan alat berat dengan masyarakat sekitar yang manual atau tradisional, kalau pemain besar yang menggunakan alat berat silahkan ditertibkan, tapi yang tradisional tolong jangan dulu, sampai ada kebijakan lain dari pemerintah yang dapat menjadi alternatif bagi mereka” ungkapnya.
Kemudian menurutnya bahwa terjadinya masalah ini akibat masyarakat kalteng sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, minimnya akses ke sumber usaha dan harga komoditas lokal seperti karet dan rotan tidak mampu mengimbangi harga kebutuhan sehari-hari.
“Kenapa tambang illegal ini seperti menjamur, ini dikarenakan tidak ada pilihan lain, hal ini terjadi karena ternyata program pemerintah tidak mampu membuka lapangan pekerjaan yang layak, khsusnya meningkatkan harga komoditas lokal, seperti karet dan rotan, tapi setiap kali isu tambang illegal mencuat, ujung-ujungnya masyarakat sekitar yang disalahkan, bahkan menjadi tumbal “ tambahnya.
“Kita berbicara begini karena tau persis berapa banyak sudah anggaran yang dikelola pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi di Kalteng ini, sudah berapa puluh tahun proyek-proyek berjalan, tapi hasilnya apa? Lalu setiap ada isu kerusakan ekosistem, kerusakan hutan, lagi-lagi masyarakat yang disalahkan” lanjutnya.
“Kami mengajak semua pihak untuk mau introfeksi dan jujur, ada apa dengan kita, kita semua, dimana salahnya semua ini, kenapa sumberdaya alam yang berlimpah ini seperti tidak mampu menjadi sumber penghidupan masyarakat kita, sehingga mereka harus menempuh jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlu diingat, bahwa setiap isu seperti ini mencuat, masyakat kecil kita yang berada disekitar hutan selalu was-was, tidak tenang, disatu sisi mereka takut dengan resiko hukum, disisi lain kebutuhan keluarga menuntut untuk dipenuhi” Sambungnya.
“Kami terus memantau dan mengawal perkembangan isu ini, agar kali ini, jika benar dilakukan penertiban, lakukanlah secara berkeadilan” Pungkasnya.
