InvestigasiMabes.com l Jakarta – Mudik lebaran adalah tradisi khas Indonesia, seperti halnya Imlek di Tiongkok atau Thanksgiving di Amerika. Selain silaturahmi, libur panjang ini juga menjadi momen wisata dan konsumsi masyarakat. Namun, mudik tak cukup hanya soal kelancaran lalu lintas.
Sayangnya, data pemudik darat masih belum akurat—angka pemotor di jalan raya hingga realisasi peserta mudik gratis belum tersedia, hanya kuota yang tercatat. Hal ini menyulitkan evaluasi dan perencanaan jangka panjang penyelenggaraan mudik.
Tahun ini, perputaran uang selama Lebaran justru turun menjadi Rp 137,9 triliun, berkurang Rp 20 triliun dari tahun sebelumnya. Tekanan ekonomi membuat sebagian ASN muda memilih tidak mudik demi memenuhi kewajiban cicilan. Jumlah pemudik pun menurun, berdampak pada penurunan konsumsi dan penerimaan pajak. Di sisi lain, turunnya jumlah pemudik turut menurunkan angka kecelakaan hingga 34,31 persen.
Fenomena “kenaikan semu” juga terjadi pada moda darat, sebab data yang tersedia bukan realisasi, melainkan kuota. Sementara itu, penyelenggaraan mudik gratis meningkat, mencakup moda bus, KA, kapal, oleh Kemenhub, BUMN, swasta, hingga pemda. Namun, sistem pendaftaran yang tidak terintegrasi membuat banyak kursi tetap kosong. Sudah waktunya ada satu aplikasi nasional untuk mudik gratis.
Efisiensi anggaran jangan sampai mengorbankan keselamatan. Pemeriksaan kendaraan (ramp check), penerangan jalan, hingga perawatan jalan nasional harus ditingkatkan—apalagi musim mudik 2026 diperkirakan jatuh saat musim hujan.
Sistem satu arah tak bisa jadi solusi jangka panjang. Negara lain sukses karena mengandalkan angkutan umum. Maka, pembenahan transportasi publik—hingga ke level pedesaan—harus jadi prioritas lima tahun ke depan. Ini juga berdampak pada pengurangan travel gelap dan ketahanan energi.
Kebijakan pembatasan logistik selama Lebaran harus ditinjau ulang. Durasi pembatasan terus bertambah, tapi belum dibarengi optimalisasi moda logistik berbasis rel dan laut. Janji penindakan truk ODOL pun belum terwujud.
Mudik tidak cukup hanya lancar. Pemerintah perlu berbenah dari sekarang: benahi data, rancang program, dan dorong peralihan ke angkutan umum. Jangan tunggu mepet Lebaran untuk bergerak. ***
Oleh Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat
