investigasimabes.com,
JAKARTA — Pemprov Maluku Utara telah mengawali percobaan untuk penerapan jaringan internet yang menggunakan teknologi satelit.
Starlink
) sebagai langkah untuk mendistribusikan kembali jaringan secara merata
internet
di area kosong yang ada di bagian tersebut
pendidikan
yaitu di SMA Negeri 8 Kabupaten Halmahera Barat, pada hari Kamis tanggal 10 April 2025.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan bahwa sejumlah area di Halmahera Barat tetap mengalami kesulitan terkait dengan koneksi internet (daerah blank spot). Ini menjadi hambatan bagi lembaga pendidikan dalam memperbarui data dasar pendidikan (Dapodik) mereka ke server database Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu, SMA tersebut berdecided untuk menerapkan Starlink, satelit dengan orbit rendah yang diiklankan memiliki laju pengunduhan sekitar 25–220 Mbps serta unggahan mencapai 5–20 Mbps.
“Sekolah yang terletak di area blank spot mengalami kendala dalam pembaruan data pada sistem Dapodik dikarenakan jaringan internet belum tersedia. Harapan kehadiran Starlink dapat membantu menyelesaikan masalah ini,” ungkap Sherly seperti ditulis situs resmi Pemerintah Provinsi Malut, Jumat (11/4/2025).
Dia menyatakan bahwa penerapan teknologi Starlink masih belum luas digunakan. Penggunaannya saat ini hanya dalam tahap percobaan di SMA Negeri 8 Halmahera Barat saja.
Sherly menyarankan kepada kepala sekolah dan guru untuk merevaluasi lagi sistem Starlink yang telah dipasang.
India
Di sisi lain, di India, Menteri Komunikasi Telepon India, Jyotiradityya Scindia, menyampaikan bahwa Starlink yang dimiliki oleh Elon Musk belum sesuai dengan standar keamanan serta izin operasional di India.
Karenanya, layanan komunikasi satelit baru akan ditawarkan setelah mereka menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk operasional di India.
“Kami akan dengan gembira memberikan lisensinya apabila Starlink menaati seluruh peraturan. Persoalannya adalah dari sudut pandang keamanan, pastikan bahwa setiap masalah keamanan telah diatasi. Bila demikian halnya, kami secara sukarela akan memberikan izin tersebut. Tentu saja, saat ini mereka masih berproses untuk itu,” ungkap Scindia kepada para jurnalis.
Menurut laporan dari NDTV, Jyotiraditysa Scindia juga membahas mengenai situasi perizinan Starlink di India pada saat ini.
Menurut dia, pada masa kini pemerintah sudah memberikan izin kepada OneWeb yang disokong oleh Bharti Group serta badan usaha bersama antara Jio-SES dengan nama Jio Satellite Communications.
Perusahaan-perusahaan itu belum mengawali kegiatan mereka sebab mereka masih menantikan pembagian spektrum, di mana penentuan tarif dan regulasinya masih dalam tahap pengolahan.
Laporan tersebut mencatat bahwa Otoritas Regulasi Telekomunikasi India (Trai) diperkirakan akan menuntaskan rekomendasinya tentang proposal peraturan seputar pengalokasian spektrum untuk komunikasi satelit pada 15 Desember mendatang.
